Janji Jokowi Tignkatkan Harga Gula

Kumpulan petani tebu yang tergabung dalam APTRI (Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia) tengah menunggu Janji Jokowi terkait upayanya untuk dapat menaikkan HPP (harga pembelian pemerintah) gula di tingkat petani tebu. Pada pekan yang lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa akan segera mengkaji peningkatan hpp gula yang semula 9.700 rupiah per kilogram menjadi 1.500 rupiah per kilogramnya.

Janji Jokowi

Soemitro Samadikoen Ketua Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menyatakan bahwa pihaknya masih menuggu janji jokowi atau komitmen pemerintah. Soemitro juga mengatakan bahwa yang terpenting adalah sebelum adanya panen tebu, ada langkah - langkah peningkatan harga sehingga ketika musim giling maka petani bisa menerima pendapatan yang lebih baik lagi.

Soemitro juga menjelaskan bahwa panen tebu akan dimulai apda awal bulan maret, namun akan dimulai terlebih dahulu dari wilayah barat Indonesia yakni Lampung. Sementara itu, untuk di wilayah Jawa siklus panen tebu akan bergeser menuju bulan mei dan juni. Soemitro juga menambahkan bahwa penen tebu akan berlangsung sampai pada penghujung tahun mendatang yakni bulan Novemner 2019.

Seperti Apa Shelter Ojek Online Gojek Grab

Kementerian perhubungan nyatanya tidak main - main dalam membuat kebijakan yang mengatur tentang operasional jasa ojek online. Kali ini kemenhub berencana untuk mewajibkan pengadaan Shelter Ojek Online bagi pengemudi Gojek maupun pengemudi Grab. Manfaat dari kewajiban pengadaan shelter ojek online ini adalah untuk menjamin keselamatan penumpang ojek online agar dapat naik dan turun ditempat yang dinilai aman.

Shelter Ojek Online

Aturan ini juga nantinya akan menjadi bagian dari rancangan peraturan menhub yang mengatur tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan publik. Di dalam draf rancangan aturan tersebut pada bagian Bab II pasa 8b yang intinya berbunyi bahwa pengemudi ojek online wajib berhenti, parkir, naik dan turunkan penumpang ditempat yang aman dan tidak mengganggu kondisi kelancaran lalu lintas sekitar.

Kemudian selanjutnya pada bagian b juga berbunyi yang intinya tempat - tempat aman dan tidak mengganggu lalu lintas adalah dapat berupa pengadaan shelter yang wajib disediakan oleh perusahaan aplikasi. Tri Sukma Anreianno, Head of Public Affairs Grab Indonesia menanggapi draf keputusan menteri perhubungan tersebut dengan menyatakan apresiasi positifnya.

Keputusan Kemenhub Atur Tarif Ojek Online

Tarif Ojek Online akan memasuki babak baru yang cukup menggembirakan bagi para pengemudi ojek online, namun bisa jadi kabar yang cukup tak menggembirakan bagi sebagian pengguna jasa transportasi daring. Sebabnya dalah regulasi atau aturan dari pemerintah akan segera dibuat yang mengatur tentnag tarif batas bawah dari layanan jasa transportasi online khususnya tarif ojek Online.

Tarif Ojek Online

Untuk itu, Kementerian perhubungan atau yang biasa disebut Kemenhub akan segera mengatur terkait operasional ojek online. Diantaranya adalah aturan yang membahas tentang tarif. Aturan ini masih dalam draft aturan yang tengah diuji pada tahap publik.

Ahmad Yani, Direktur Angkutan Jalan dan Multimoda Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub mengatakan kepada katadata bahwa komponen perhitungannya ada yang bersifat langsung dan tidak langsung. Komponen aturan yang mengatur operasional ojek online ini yang membahas komponen langsung dan tidak langsung ini telah tertuang dalam pasal 12 tentang rancangan peraturan menhub terkait perlindungan keselamatan untuk pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan publik.

Penyebab Bukalapak Belum Mau Buka Saham

Bukalapak masih belum tertarik untuk go public karena meyatakan perusahaan uncornnya ini masih laris manis di mata para investor. Sehingga bukalapak meyatakan unicornnya belum tertarik untuk menarik pendaaan dengan skema IPO atau initial public offering.

Bukalapak

M. Fajrin Rasyid, Co-Founder dan Presiden Bukalapak mengungkapkan bahwa skenario mencari dana melalui initial public offering atau IPO hanyalah salah satu opsi dari banyaknya instrumen pendaaan untuk dapat menopang jalnnya suatu ekspansi bisnis. Untuk itu, menurut Fajrin, pemiliha instrumen pendanaan ini kembali ditentunkan oleh masing - masing kebijakan perusahaan meskipun sebelumnya pihak Bursa Efek Indonesia sempat merekomendasikan bukalapak untuk dapat masuk ke pasar modal Indonesia.

Fajrin juga mengatakan bahwa IPO bukanlah satu - satunya opsi pendanaan akrena hal ini tergantung dari kebutuhan perusahaan Apalagi menurut fajrin, investor yang menaungi Bukalapak bersedia untuk kembali menyuntikan modalnya untuk kebuthan perusahaan. Pada saat ini, ada beberapa startup yang sudah melantai di BEI (bursa efek Indonesia) yakni KIOS, PT M cash, DIVA, dan Passpod.

Informasi Cadangan minyak Terbukti Nasional Turun

Cadangan Minyak yang terbukti di Indonesia sedang mengalami tren penurunan yang terus konsisten. Berdasarkan data yang disajikan oleh BP bahwa cadangan minyak terbukti nasiona menunjukan tren penurunan secara konsisten dari tahun ke tahun. PAda tahun 1980 saja, cadangan minyak terbukti nasional telah mencapai 11,6 miliar barel, akan tetapi pada tahun 2017 haya tersisa 3,17 miliar cadangan minyak terbukti.

Cadangan minyak

Fakta lain adalah angka cadangan minyak terbukti tersebut berada di bawah malaysia yakni memiliki cadangan minyak terbukti sebesar 3,6 miliar barel dan dibawa vietnam yang memiliki cadangan minyak terbukti sebesar 4,4 miliar barel. Penyebab utama terjadinya tren penurunan cadangan minyak terbukti nasional adalah disebabkan berkurangnya aktivitas eksplorasi baik dalam bentuk onshore maupun aktivitas eksplorasi offshore.

Pada tahun 2011 saja, perealisasian pengeboran hanya sebanyak 79 sumur, dan pada tahun 2017 hanya tersisa 48 sumur pnegeboran. Sementara itu, kegiatan investasi pada sektor minyak dan gas bumi masih membutuhkan dana yang terbilang sangat besar apalagi ditambah cadangan minyak Indonesia hanya tersedia banyak di lautan sehingga menjadi kendala dalam aktivitas eksplorasi.

Harga Tiket Pesawat Garuda Citilink Sriwijaya Turun

Harga Tiket Pesawat Garuda akhirnya diturunkan juga. Penurunan harga tiket pesawat garuda ini berlaku untuk seluruh rute penerbangan yang dimulai pada hari kamis tanggal 14 februari 2019 dengan penurunan sebesar 20%. Penurunan harga tiket pesawat ini juga diikuti oleh Sriwijaya Air dan Citilink.

Harga Tiket Pesawat Garuda

Tujuan penurunan harga tiket pesawat garuda ini bertujuan untuk meningkatkan akses konektivitas udara antar konsumen grup garuda indonesia. Inisiasi dari INACA atau Indonesia  National Air Carrier Association akhirnya berbuah manis karena tanpa tidakan dari INACA, penurunan taruf tiket pesawat ini hanya berlaku untuk beberapa rute penerbangan saja.

Penurunan harga tiket pesawat ini berlaku untuk semua lini divisi layanan Garuda Indonesia Group mulai dari LCC (low cost carrier) seperti Citilink Indonesia, Sriwijaya Air - Nam Air Group, dan Garuda Full Service. I Gusti Ngurah Ashkara Danadiputra, Direkur Utama Garuda Indonesia menyebutkan bahwa upaya ini sejalan dengan apresiasi dari masyarakat dan juga sejumlah aspirasi sejumlah asosiasi industri nasional dan juga arahan dari Presiden Joowi (Joko Widodo).

Inilah Langkah Meningkatkan Investasi Asing

Tidak dapat dipungkiri bahwa Investasi Asing cukup berperan untuk roda perekonomian dan pembangunan nasional. Namun sayangnya, aturan yang mengikat para investor asing tersebut justru membuat jalan suatu bisnis semakin tersedat. Oleh karena itu, Ajib Hamdani Hipmi (Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Tax Center meminta kepada pemerintah Indonesia untuk dapat segera membenahi segala regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan investasi asing secara langsung atau yang biasa disebut FDI (foreign direct investment).

Investasi Asing

Dalam pandangannya, Ajib Hamdani menyebutkan bahwa pada saat ini regulasi yang mengatur masih dinilai rumit untuk kalangan pada pengusaha, padahal sebenarnya regulasi tersebut bisa saja dibuat dengan lebih sederhana sehingga investor asing menaruh minat yang baik untuk berinvestasi di Indonesia. Ajib juga mengatakan bahwa aturan - aturan yang diberikan terlalu complicated.

Selain itu, Ajib juga mengomentari panjangnya birokrasi yang selama ini dijalani. Untuk itu, Ajib juga meminta untuk dapat dilakukan tindakan debirokrasi pada pemerintahan daerah dan juga pemerintahan pusat. sehingga penurusan perizinan di tingkat pusat lebih cepat selesai.

Nilai Alokasi Dana Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan Infrastruktur dari tahun ke tahun semakin meninggi biaya yang diaggarkan. Hal ini semata untuk menggenjot pembangunan infrastruktur Nasional. Di dalam APBN 2019 (anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2019), pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana pembangunan infrastruktur senilai 415 triliun rupiah di tahun 2019. Dana infrastruktur 2019 tersebut artinya telah meningkat sebanyak 1,1% atau meningkat sebesar 4,6 triliun rupiah dari tahun sebelumnya 2018.

Pembangunan Infrastruktur

Maka, dalam 5 tahun terkahir ini, anggaran untuk infrastruktur terus mengalami peningkatan. Rincian anggaran infrastruktur melalui belanja pusat adalah sebesar 173,8 triliun rupiah, sementara itu anggaran infrastruktur melalui kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat atau PUPR adalah sebesar 108,2 triliun rupiah, dari kementerian perhubungan sebesar 38,1 triliun rupiah, dana infrastruktur yang ditransfer adalah sebesar 196,2 triliun rupiah dan sisanya sebanyak 45 triliun rupiah melalui pembiayaan untuk digunakan sebagai anggaran infrastruktur.

Sementara itu, target rekonstruksi/pembangunan/pelebaran jalan adalah sepanjang 2.007 kilometer, rehabilitasi jembatan 27.067 kilometer. Kemudain untuk pembangunan bandara baru adalah sebanyak 4 unit, penyelesaian rel kereta api dan pembangunan sepanjang 415 kilometer, pembangunan bendungan sebanyak 48 unit, dan pembuatan jaringan irigasi sebesar 162 ribu ha.

Pencegahan Kasus Pinjaman Online

Kasus Pinjaman Online satu persatu kini terungkap dan diusut sampai tuntuas para pelakunya karena sangat meresahkan masyarakat dan menyakiti korban baik secara psikis dan fisik. Satuan tugas SATGAS waspada investasi dan juga Kepolisian Republik Indonesia tengah berupa maksimal untuk menginvestigasi 5 kasus pinjaman online yang merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat atas ulah yang dibuat oleh rentenir online tersebut.

Pinjaman Online

Brigjen Dedi Prasetyo, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri menjelaskan bahwa 5 laporan terkait kasus pinjaman online tersebut sudah masuk kepada tahap penyelidikan dan juga penyidikan. Brigjen Dedi Prasetyo juga menjelaskan bahwa dirinya berharap pekan depan sudah ada penetapan tersangka.

Pada awal tahun 2019 ini, Satuan Tugas Waspada Investigasi dan juga Polri telah menangkap dan memenjarakan 4 debt collector / penagih utang pinjaman online. 4 tersangka tersebut bernama Indra Sucipto Usia 31 tahun, Roni Sanjaya 27 tahun, Wahyu Wijaya 22 tahun, dan Panji Joliandri 26 tahun yang terkait dengan PT Vcard Technology Indonesia atau yang biasa disebut Vloan.

Inilah Komentar KPU Tentang Prabowo Sholat Jumat

Kegiatan Prabowo Sholat Jumat di masjid Kauman Semarang mengalami insiden. Hal ini akhirnya direspon oleh KPU (komisi pemilihan umum) yang menanggapi terkait insiden yang menimpa capres nomor urut 02 Prabowo Subianto ini. Menurut pandangan komisi pemilihan umum, tidak ada larangan bagi peserta pemilu untukd apat melakukan kegiatan peribadahan.

Prabowo Sholat Jumat

Akan tetapi, dengan catatan kegiatan ibadah tersebut tida boleh digunakan sebagai wadah dan alat kampanye. Wahyu Setiawan, Komisioner KPU menyampaikan bahwa tidak ada larangan solat jumat untuk semua calon Presiden manapun dari Komisi pemilihan umum. Beribada itu boleh asal tidak dipakai untuk alat kampanye.

Seperti yang diketahui, di negara kesatuan Republik Indonesia, kebebasan dalam beribadah dan menjalankan keyakinan menurut agama dan kepercayaan masing - masing dilindungi karena merupakan hak asis tiap orang dan warga negara Indonesia. Akan tetapi, KPU (komisi pemilihan umum) berpesan bahwa pihaknya melarang keras adanya tindakan bentuk ceramah ataupun cara lainnya yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi calon pemilih agar dapat memilih pasnagan calon presiden dan wakil presiden tertentu dalam kancah pemilihan presiden tahun 2019 ini.

Awal Mula Maraknya Tagar Uninstall Bukalapak

Gerakan Uninstall Bukalapak menjadi tagar yang menhebohkan beberapa hari yang lalu. Hal ini merupakan buntut dari cuitan CEO Bukalapak, Achmad Zaky yang menyerempet terkait data Research & Develooent Indonesia dan penggunaan istilah politik Presiden Baru. Tagar #UninstallBukalapak menjadi trending topic semenjak tanggal 14 februari yang lalu berdasarkan data dari trends24.

Uninstall Bukalapak

Hal ini adalah efek dari cuitan Achmad Zaky yang menyinggung persoalan 'presiden baru' yang akhrinya menuai pro dan kontra di twitter dan media sosial yang lainnya. Setelah menuai banyak pro dan kontra, akhirnya twit Achmad Zaky CEO Bukalapak itupun akhirnya dihapus agar polemik yang terjadi di tengah masyarakat dapat segera mereda dan tidak berkepanjangan.

CEO Bukalapak, Achmad Zaky juga menjelaskan bahwa dirinya mengunggah cuitan ini semata agar pemerintah dapat meningkatkan anggara research & Development (R&D) Indonesia dalam 20 hingga 50 tahun kedepannya. Achmad Zaky juga berpesan bahwa kebijakan dan dukungan pemerintah Indonesia pada saat ini sangat membakar semangat pihaknya maka dirinya berharap kedepannya industri teknologi dan industri yang berbasis pengetahuan dapat semakin maju.

Bagaimana Pembiayaan BTN KPR Hits Syariah

BTN Syariah atau Bank Tabungan Negara Syariah akhirnya meluncurkan produk pembiayaan tempat tinggal yang baru yakni yang diberi nama BTN KPR Hits. Peluncuran produk baru ini bertujuan dalam rangka membidik pembiayaan yang senilai dengan 25 triliun rupiah pada tahun 2019 sekarang ini.

BTN KPR Hits

Pembidikan target pembiayaan 25 triliun tersebut adala pertumbuhan dari target sebelumnya yakni tumbuh sekitar 14% jika dibandingkan dengan capaian kinerja Bank BTN Syariah pada tahun sebelumnya yakni tahun 2018 yang mencapai 22 triliun rupiah. Unutk itu, BTN KPR Hits adalah solusi bagi bank BTN untuk dapat memenuhi target pembiayaan tersebut. Nantinya, Produk kredit pemilikan rumah HITS ini ditargetkan akan berkontribusi menyumbangkan pembiayaan dengan nilai sebesar 1,35 triliun rupiah pada tahun 2019 ini atau setara dengan sekitae 2.700 unit rumah.

Iman Nugroho Soeko, Direktur Keuangan BTN mengatakan bahwa kredit kepemilikan rumah jenis non-subsidi ini sengaja diracik untuk target pangsa pasar kaum milenial atau nasabah muda yang menginginkan tenor dalam mencicil pembiayaan yang panjang. Artinya milenial lebih menyukai pembiayaan dengan tenor yang panjang dan cicilan yang ringan.

Sanksi Devisa Ekspor

Pemerintahan Presiden Joko Widodo akan menerapkan skema Devisa Ekspor. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2019 terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelola, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Tujuan penerbitan peraturan ini adalah dalam rangka untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan juga peningkatan dan ketahanan ekonomi secara nasional dari pemasukan devisa hasil kegiatan kespor.

Devisa Ekspor

Adapun kategori Devisa Hasil ekspor ini yakni hasil barang ekspor pertambangan, kehutanan, perikanan, dan juga perkebunan. Akan tetapi belum dijelaskan secara mendetail terkait jenis barang tersebut. Nantinya, aturan secara mendetail akan tertuang dalam keputusan Menkeu (menteri keuangan). Dari peraturan tersebut, yang jelas aturan DHE itu mewajibkan devisa hasil kegiatan ekspor untuk masuk ke dalam sistem keuangan tanah air.

Maka, untuk itu eksportir wajib memasukan Devisa Hasil Ekspor sumber daya alam kedalam rekening khusus bank yang khusus untuk melakukan kegiatan usaha dalam kurs valuta asing. Nantinya, bunga deposito dari rekening khusus di bank tersebut akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan nasional.

Target Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia tahun 2019 ditargetkan dapat mencapai 71,98 atau naik dari target sebelumnya pada tahun 2018 yang mencapai 71,5. Pemerintah melalui Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) mencatatkan bahwa indeks pembangunan manusia di Indonesia tercatat terus meningkat dari tahun ke tahun.

Indeks Pembangunan Manusia

Hal ini diperjelas oleh Taufik Hanafi, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa Indkes Pembangunan Manusia Indonesia sudah masuk dalam kategori yang tinggi, karena pada tahun 2017 telah mencapai 70,81.

Sebelumnya, pada tahun 2014, Indeks Pebangunan manusia Indonesia berada pada 68,90 lalu kemudian naik menjadi 69,55 dan pada tahun 2016 telah menyentuh angka sebesar 70,18, dan pada tahun 2017 telah menyentuh angka indeks pembangunan manusia sebesar 70,81. Cara utama dalam pencapaian peningkatan dan menjaga laju Indeks Pembangunan manusia adalah pemerintah harus dapat fokus untuk memperbaiki dan meningkatkan kesehatan, ekonomi, dan juga pendidikan rakyatnya, Karena semakin tinggi indeks pembangunan manusia maka dapat mengindikasikan sumber daya manusia di Indonesia lebih berkualitas.

Persentase Pekerja Lulusan Perguruan Tinggi

Lulusan Perguruan Tinggi di Indonesia yang dalam masa usia produtif hanya dapat mencapai 10% dari total keseluruhan latar pendidikan. Mayoritas usia produktif berlatar belakang pendidikan sekolah dasar dan SMP, kemudian disusul oleh lulusan Sekolah menegah atas. Informasi ini disampaikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang menyebutkan bahwa kebanyakan angkatan kerja Indonesia yang berusia produktif memiliki latar pendidikan yang rendah.

Lulusan Perguruan Tinggi

Data dari kementerian tersebut menjelaskan bahwa hanya sebanyak 10% penduduk usia produktif yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Sementara itu, sebanyak 65% usia produktif memiliki pendidikan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Kemudian sisanya 25% adalah usia produktif dengan latar pendidikan sekolah menengah atas (SMA).

Agus Sartono, Deputi Menteri Bidang Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pun menjelaskan bahwa dominasi usia produktif yang berpendidikan rendah akan menjadikan produktifitas penduduk menjadi rendah. Agus juga menyebutkan bahwa usia produktif nasional akan kalah jika dibandingkan dengan negara lain yang kebanyakan usia produktif penduduknya berpendidikan tinggi lebih banyak.

Informasi Repatriasi Tax Amnesty

Repatriasi Tax Amnesty diprediksikan akan menetap di Indonesia. Robert Pakpahan, Direktur Jenderal Pajak mengaku bahwa iklim investasi tanah air kemungkinan dipandang sangat menarik oleh para pemilik dana repatriasi. Pertimbangan ini bersasarkan penguatan stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika serikat dan juga tingkat bunga aset keuangan yang menarik.

Repatriasi Tax Amnesty

Seperti diketahui bahwa nilai tukar rupiah tercatat mengalami penguatan semenjak bulan oktober 2018 meskipun pernah sekali terjadi jeda pelemahan pada awal bulan november 2018. Oleh akrena itu, Direktur Jenderal Pajak  merasa optimis jika dana repatriasi pada program tax amnesti akan menetap di dalam negeri pada saat holding period / masa tahan yang selama 3 tahun berakhir pada semester II tahun 2019.

Hal ini disebabkan karena dana asing sedang mengalami masa tren masuk ke pasar capital flow atau pasar keuangan domestik. Robert juga menjelaskan bahwa pasar keuangan domestik (capital flow) telah terjadi semenjak kuartal terakhir pada tahun 2018 yang terus berlanjut pada tahun 2019 sekarang ini tanpa adanya aturan khusus.

Terbelahnya Suara Pendukung Pilpres 2019

Suara Pendukung Pilpres 2019 diantara partai pengusung masing - masing calon presiden dan wakil presiden rupanya masih terbelah. Banyak diantara partai pendung dari masing - masing calon memilih calon presiden yang tidak searah dengan partai koalisi dari masing - masing capres cawapres.

Suara Pendukung Pilpres 2019

Hal ini disebabkan karena adanya masalah internal yang terjadi pada partai pengusung dan juga pemberian kebebasan untuk memilih capres cawapres tanpa melihat adanya koalisi atau pendukung partai dari masing - masing calon presiden dan wakil presiden. Survey yang dilakukan oleh Indikator politik pada tangal 16 sampai dengan 26 desember 2018 yang melibatkan sebanyak 1.220 responden menghasilkan temuan bahwa PPP (partai persatuan pebangunan), Partai Demokrat, Partai Hanura, dan Partai Berkarya dinilai paling tidak solid.

Survey ini dilakukan dengan metode multistage random sampling atau pemilihan responden secara acak dengan tingkat margin of error atau tingkat kesalahan kurang lebih 2,9% dengan besaran tingkat kepercayaan mencapai 95%. Dan melakukan kontrol kualitas terhadap 20% sampel.

Informasi Impor Beras 2018 Nasional

Impor Beras 2018 mengalami kenaikan yang vukup besar jika dibandingkan dengan posisi impor beras pada tahun 2017 yang lalu. Di sisi lain, volume ekspor beras nasional selama periode Bulan Jnauari sampai dengan November 2018 mengalami penurunan yakni menjadi 3.196 ribu ton. Padahal, ekspor beras pada periode bulan Januari sampai dengan Desember 2017 mampu mencapai angka sebesar 3.55,3 ribu ton.

Impor Beras 2018

Secara akumulatif, nilai ekspor beras nasional pada tahun 2018 juga mengalami penurunan yakni menjadi 1,45 juta dolar Amerika Serikat dari yang tahun 2017 ekspor beras nasional dapat mencapai nilai sebesar 3,25 juta solar Amerika Serikat. Sementara itu, merujuk pada data Badan Pusat Statistik atau BPS, menunjukanbahwa impor beras nasional pada periode bulan Januari sampai dengan November 2018 adalah seberat 2,2 juta ton atau melonjak jika dibandingkan dengan periode bulan Jnauari sampai dengan Desember 2017 yang hanya mencapai besaran 305,75 ribu ton.

Di sisi lain, jika dilihat dari nilai impor beras selama periode bulan Januari sampai dengan November 2018 telah meningkat sebesar 1,02 miliar dolar Amerika Serikat dibandignkan dengan nilai impor beras sepanjang tahun 2017 yang hanya sebesar 143,64 juta dolar Amerika Serikat.

Kabar Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir

Rencana Presiden Untuk Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir akhirnya menimbulkan polemik yang cukup pelik di tengah masyarkat domestik dan internasional. Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra, penasehat hukum Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa dirinya telah meyakinkan presiden untuk dapat membebaskan Abu Bakar Ba'asyir tanpa syarat.

Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir

Presiden Joko Widodo juga telah meminta masukan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Tito Karnavian dan Wiranto Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terkait pembebasan tanpa syarat Abu Bakar Ba'asyir. Namun hal ini menuai kritik dari dalam negeri dan luar negeri. Scott Morrison, Perdana Menteri Australia langsung mengubungi pemerintah Indonesia tentang adanya rencana pembebasan Abu Bakar Ba'asyir.

Dikutip dari reuters, Scott Morrison menjelaskan bahwa posisi Australia di dalam persolana ini tidak akan berubah, pihaknya menyampaikan keberatan yang paling endalam terkait adanya rencana pembebasan Abu bakar Ba'asyir. Di dalam negeri, Pemerintah juga terancam elektabilitasnya terkait rencana pembebasan Abu BAkar Ba'asyir. Sejumlah pendukung Presiden Joko Widodo mengajukan protesnya di media sosial dan mengancam tidak akan memilihnya di pilpres 2019 mendatang.

Kasus Tabloid Indonesia Barokah

Tabloid Indonesia Barokah dilaporkan oleh tim sukses calon Presiden nomor urut 02 PRabowo Subianto - Sandiaga Uno. Pelaporan tabloid Indonesia barokah ke dewan Pers merupakan buntut dari konten tabloid tersebut yang dinilai mengdiskreditkan Prabowo - Sandiaga.

Tabloid Indonesia

Nurhayati, Anggota Direktorat Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandiaga menyebutkan bahwa pemberitaan yang tercantum pada tabloid Indonesia Barokah tersebut sarat dengan ujaran kebencian dan juga fitnah kepada Prabowo-Sandiaga. Konten ujaran kebencian dan fitnah tersebut dapat terlihat di dalam artikel dengan judul "Membohongi Publik untuk Kemenangan Politik?" di halaman enam tabloid Indonesia Barokah.

Nurhayati mengungkapkan bahwa  tabloid Indonesia barokah dengan edisi I Desember 2018 baik secara judul dan juga kontennya mengandung fitnah dan juga ujaran kebencian terhadap Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. BPN Prabowo - Sandiaga juga menilia bahwa tabloid Indonesia Barokah ini adalah media ilegal karena tidak dicantumkan badan hukum perusahaan pers di dalam susunan redaksinya. Untuk itu, BPN Prabowo -Sandiaga meminta dewan pers untuk segera menindaklanjuti laporan yang dilayangkan oleh BPN Prabowo Sandiaga.

Kabar Utang Luar Negeri BUMN

Utang Luar Negeri BUMN mencatatkan kenaikan yang cukup besar jika dibandingkan dengan utang luar negeri BUMN pada posisi akhir tahun 2017. Utang Luar Negeri BUMN pada bulan November 2018 mencapai angka sebesar 5,66 miliar dolar amerika serikat atau sekitar 75,9 triliun rupiah jika kurs dolar amerika 14.000 rupiah per dolar.

Utang Luar Negeri BUMN

Angka ini tentunya naik sebesar 4,33% jika dibandingkan dengan posisi utang luar negeri BUMN pada akhir tahun 2017 yang lalu. Besaran utang luar negeri BUMN tersebut nyatanya hanya 17,36% dari total utang luar negeri untuk sektor perbankan yang mencapai angka sebesar 32,6 miliar dolar Amerika serikat atau sekitar 434 triliun rupiah (14.000/dolar).

Sementara itu, utang luar negeri perbankan paling besar dicatatkan leh sektor swasta nasional yaitu dapat mencapai angka sebesar 17,12 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari separuh total utang luar negeri perbankan. Di sisi lain, total utang luar negeri untuk bank swasta nasional juga tercatat meningkat sebesar 0,94% pada bulan November 2018 jika dibandingkan dengan posisi utang luar negeri abnk swasta akhir tahun 2017.

Berapa Utang Luar Negeri Swasta

Tumbuhnya Utang Luar Negeri Swasta lebih kencang daripada utang luar negeri Pemerintah memaksa utang luar negeri swasta menjadi kembali lebih besar daripada utang luar negeri pemerintah semenjak bulan Spetember 2018. Utang luar negeri swasta tersebut paling besar berasal dari kalangan swasta nasional yang mencapai angka sebesar 33,9% yang kemudian diikuti oleh swasta campuran dengan persentase 33,06% kemudian diikuti oleh BUMN sebesar 22,04% dan swasta asing yang mencapai 10,53%.

Utang Luar Negeri Swasta

Peningakatan utang luar negeri swasta ini hingaa bulan november 2018 telah meningkat sebesar 9,92% yakni menjadi 189,35 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 2.650,85 triliun rupiah (Rp.14.000/dolar) jika dibandignkan dengan posisi utang luar negeri swasta pada akhir tahun 2017.

Di sisi lain, utang luar negeri pemerintah dan bank sentral hanya tumbuh lebih kecil yakni 1,6% menjadi sebesar 183,52 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 2.569,24 triliun rupiah. Hasilnya, utang luar negeri Indonesia telah tumbuh sebesar 5,66% menjadi sebesar 372,86 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 5.220,1 triliun rupiah dari posisi akhir tahun 2017.

Pengaruh Impor Baja Tiongkok

Impor Baja Tiongkok merupakan salah satu penyebab meningginya defisit neraca perdagangan di sektor impor perdagangan non migas. Neraca Perdagangan Republik Indonesia mengalami defisit terparahnya sepanjang sejarah dan terjadi pada tahun 2018. Penyebab utama terjadinya lonjakan defisit neraca perdagangan adalah dikarenakan membengkaknya impor dagang non migas terutama impor baja dan juga besi.

Impor Baja Tiongkok

Defisit neraca dagang Indoneisa pada tahun 2018 telah mencapai angka 8,56 miliar dolar Amerika Serikat, padahal jika dilihat dari tahun sebelumnya Neraca dagang Republik Indonesia dinilai surplus sebesar 11,84 miliar dolar Amerika Serikat.

Tentunya, penyebab defisit ini adalah naiknya nilai impor yakni sebesar 20,15% yakni menjadi 188,63 miliar dolar Amerika Serikat sementara itu, nilai ekspor nasional pada tahun 2018 terpaut jauh hanya dapat melonjak sebesar 6,65% yakni menjadi 180,06 miliar dolar Amerika Serikat. Pembengkakan nilai impor nasional ini juga disebabkan oleh meningginya impor baja dari tiongkok yang mencapai angka 10,25 miliar dilar Amerika Serikat atau naik sebesar 28,31 jika dibandingkan tahun 2017.

Sumber Dana Kampanye 2019

Palaporan Dana Kampanye untuk menghadapi Pemilihan Umum dalam ajang Pemilihan Presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota legislatif telah ditutup oleh Komisi Pemilihan umum (KPU). Dari dana kampanye yang terkumpul, tercatat partai Gerindra yang paling banyak memiliki dana kampanye. Sedangkan dana kampanye untuk Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden paling banyak dimiliki oleh pasangan Capres Cawapres Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

Dana Kampanye 2019

Jika ilihat secara keseluruhan, total dana kampanye yang dimiliki oleh Prabowo Subianto - sandiaga uno adalah sebesar 56,1 miliar rupiah. Sementara itu, pasangan calon presiden wakil presiden petahana Joko Widodo - Ma'ruf Amin hanya dapat mengumpulkan dana kampanye sebesar 56 miliar rupiah. Sementara itu, jika dilihat dari kontribusi dana kampanye masing - masing calon, Jokowi - Ma'ruf menyumbang sebanyak 32 juta rupiah.

Sedangkan sumbangan dana kampanye Pribadi dari Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mencapai angka sebesar 52 Miliar Rupiah. Sementara itu, disisi lain sejumlah partai politik eserta pemilu 2019 telah mengumpulkan LPSDK (laporan penerimaan sumbangan dana kampanye) ke komisi pemilihan Umum. Jika dana LPSDK dan LADK (laporan awal dana kampanye) digabungkan maka partai gerindra adalah aprtai dengan dana kampanye terbesar yakni mencapai 122,8 miliar rupiah

Kisruh Andi Arief

Kasus yang menimpa Andi Arief rupanya semakin terbelit. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu menjelaskan bahwasannya rumahnya yang berada di Lampung telah didatangi oleh pihak Kepolisian. Dugaan ini terkait dengan kasus Hoax atau kabar bohong terkait adanya 7 kontainer yang berisi surat suara dari Tiongkok yang telah tercoblos untuk pasangan capres cawapres nomor urut 01 Jokwi Dodo - mA'ruf Amin di pelabuhan tanjung priok.

Andi Arief

Andi juga menyebutkan bahwa ada sebanyak 2 mobil dari Polisi daerah Lampung yang mendatangi tempat tinggalnya di lampung. Andi mengatakan bahwa rumahnya yang berda di lampung telah digeruduk 2 mobil Polda yang mengaku tim cyber. Andi juga mengaku sangat keheranan dengan adanya polisi yang mendatangi rumahnya di lampung.

Andi pun mempertanyakan terkait kesalahannya sehingga rumahnya yang di lampung didatangi oleh pihak kepolisian. Lantas Andi meminta kepada Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian agar tidak kejam terhadap rakyat. Andi merasa dirinya diperlakukan sebagai teroris. Padahal, Andi mengaku akan menghadiri panggilan polisi jika diperlukan oleh pihak kepolisian.

Inilah Defisit Anggaran 2018

Defisit Anggaran 2018 dinilai sebagai defisit terendah dalam 7 tahun terakhir. Defisit anggaran nasional 2018 telah mencatatkan pada level terendahnya semenjak 7 tahun terakhir sejak tahun 2012. Merujuk dari data Kementerian Keuangan Republik Indonesia menunjukan bahwa rasio defisit anggara angka sementara tahun 2018 menunjukan nilai 1,76% terhadap PDB (produk Domestik Bruto).

Defisit Anggaran 2018

Pencapaian ini adalah yang terendah sejak tahun 2012 silam. Kemudian, realisasi sementara untuk defisit anggaran tahun 2018 hanya mencapai 259,9 triliun rupiah atau setara dengan sebesar 2,51% terhadap produk domestik bruto nasional. Jika dilihat secara nominal, defisit anggaran 2018 itu merupakan level terendah sejak tahun 2015 seperti yang terlihat pada grafik yang dicantumkan dalam konten ini.

Untuk informasi tambahan, realisasi sementara pendapatan nasional sepanjang tahun 2018 telah mencapai angka sebesar 1.942,3 triliun rupiah. Sementara itu, pengeluaran untuk belanja negara mencapai angka sebesar 2.202,2 triliun rupiah. Hal ini berarti bahwa negara pada tahun 2018 yang lalu telah mengalami defisit sebesar 259,9 triliun rupiah.

Fitnah Hoaks Surat Suara Tercoblos

Hoaks Surat Suara Tercoblos masih saja menghiasi dunia perpolitikan tanah air. Untuk itu Presiden Joko Widodo telah meminta kepada seluruh lapisan masyarakat untuk dapat menghindari fitnah dan juga penyebaran Hoaks / berita bohong hal ini dikarenakan dapat memunculkan konsekuensi hukum.

Hoaks Surat Suara Tercoblos

Dalam 3 bulan menjelang diadakannya pesta demokrasi tanah air atau Pemilihan Umum serentak, Presiden Joko Widodo menghimbau kepada selueuh pihak agar dapat menjaga iklim kesejukan dalam berpolitik di Indonesia. Pernyataan Presiden jokowi ini imbas dari beredarnya berita bohong terkait penemuan sebnayak 7 kontainer yang berisi kotak suara tercoblos nomor urt 01 berasal dari tiongkok di Pelabuhan Tanjung Priok. Presiden joko Widodo juga menjelaskan bahwa hal ini adalah berita bohong karena kartu pemilihan in belum dicetak malah keluar fitnah.

Maka, Presiden Jokowi menghimbau untuk menghindari fitnah tersebut. Komisi Pemilihan Umum pun membantah adanya isu yang menyebutkan terkait adanya 7 kontainer yang berisi surat suara yang telah tercoblos untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01

Perkiraan Jumlah Penduduk Indonesia 2019

Jumlah Penduduk Indonesia 2019 telah diperkirakan akan mencapai 266,91 juta berdasarkan hasil dari survei penduduk antar sensus tahun 2015. Rincian dari proyeksi jumlah penduduk Indonesia adalah sebanyak 134 juta jiwa berjenis kelamin laki - laki dan sebanyak 132,89 juta jiwa berjenis kelamin perempuan.

Jumlah Penduduk Indonesia 2019

Pada saat ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia tengah menikmati adanya bonus demografi yang berarti jumlah penduduk dengan usia produkstif lebih banyak daripada jumlah penduduk usia tidak produktif. Jumlah penduudk usia produktif Indonesia saat ini mencapai 68% dari total populasi nasional. Di sisi lain, jumlah penduduk dengan kelompok umur dari 0 sampai dnegan 14 tahun atau masa anak - anak mencapai 24,8% atau sekitar 66,17 juta jiwa.

Sementara itu, usia kelompok produktif penduduk Indonesia yang berusia dari 15 sampai dengan 64 tahun sekitar 183,36 juta jiwa atau sekitar 68,7% dari total populasi. Sedangkan kelompok usia non produktif yakni berusia lebih dari 65 tahun berjumlah sebanyak 17,37 juta jiwa atau sekitar 6,51% dari total populasi penduduk Indonesia.

Nilai Modal Dana Kampanye Capres

Dukungan Dana Kampanye Partai Politik untuk Modal Kampanye Capres masih setengah hati. KPU (komisi pemilihan umum) telah menerima sejumlah laporan terkait dana kampanye periode yang kedua pada beberapa hari yang lalu. Dana yang telah dilaporkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno tercatat yang paling besar dibandingkan calon Capres Cawapres Petahana Joko Widodo - Ma'ruf Amin.

Kampanye Capres

Dari catatan dana kampanye tersebut dapat dilihat bahwa sumbangan dana kampanye dari partai pendukung masih terlihat minim. Dari laporan tersebut, dana kampanye yang berhadil digalang oleh Capres Cawapres nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf adalah mencapai 55,9 miliar rupiah sementara itu, dana kampanye yang dilaporkan oleh Prabowo - Sandi adalah mencapai 56 miliar rupiah.

Sumber dana kampanye andalan Jokowi - Ma'ruf adalah berasal dari penyumbang kelompok. Sementara sumber dana andalan Prabowo - Sandi adalah berasal dari dana pribadi masing - masing. Dari data tersebut dapat diartikan, sumbangan dana kampanye yang diberikan oleh Partai pendukung masing - masing calon presiden dan wakil presiden masih sangatlah minim.